Opini

Akuntabilitas di Indonesia – Quo Vadis?

Apabila kita melihat perkembangan persepsi korupsi di Indonesia, kita akan merasa miris. Memang, indeks persepsi korupsi Indonesia meningkat dari waktu ke waktu, yang menandakan bahwa keparahan korupsi di Indonesia mulai berkurang. Namun, dilihat dari peringkat persepsi korupsi, Indonesia semakin tertinggal dari negara-negara lain. Hal ini mengindikasikan reformasi birokrasi di Indonesia berjalan cukup lambat dibandingkan negara lain.

Indonesia sudah membenci korupsi sejak lama, dan ia bertekad untuk “menyembuhkan” korupsi dengan merayakan reformasi. Reformasi dimulai dengan desentralisasi, kemudian dilanjutkan dengan pengenalan akuntabilitas, baik akuntabilitas keuangan melalui Trisula Undang-undang Keuangan Negara maupun akuntabilitas kinerja melalui Inpres No 7 Tahun 1999 tentang SAKIP. Selanjutnya, dikenalkan pendekatan akrual dalam standar akuntansi pemerintah untuk meningkatkan akurasi analitik informasi keuangan pemerintah.

Penerapan peraturan-peraturan tersebut mengalami berbagai permasalahan. Namun, permasalahan yang paling pokok adalah penerapan beberapa mekanisma akuntabilitas yang cenderung mengikuti langkah-langkah reformasi di negara-negara maju tanpa perubahan kultur dan paradigma yang mensinergikan antara substansi dari mekanisma tersebut dengan kultur organisasional birokrasi dan kultur masyarakat di Indonesia. Contoh dari peniruan tersebut adalah penerapan New Public Management di Indonesia yang cenderung mengikuti reformasi birokrasi di Inggris yang diimplementasikan oleh kabinet Thatcher – yang menurut Wilson (1992) sebagaimana dikutip dalam Humphrey, Miller, dan Scapens (1993) dianggap tidak berhasil memberikan perubahan yang berarti bagi kesejahteraan Inggris sebagaimana dijanjikan dalam retorikanya (Humphrey, et al., 1993). Pola “ikut-ikutan” seperti ini termasuk dalam fenomena “isomorfisma mimetik” (Sofyani & Akbar, 2013; DiMaggio & Powell, 1983; Thatcher & Sweet, 2011).

Penerapan mekanisma-mekanisma akuntabilitas tersebut dapat pula dikatalisasi oleh tekanan pihak eksternal, misalnya oleh pihak kreditur atau donor yang mengharuskan resipien untuk mengelola keuangannya menggunakan paradigma tertentu. Pola penerapan mekanisma akuntabilitas seperti demikian menimbulkan pola penyeragaman yang lain, yakni “isomorfisma koersif”. Kedua jenis isomorfisma tersebut menimbulkan birokrasi di Indonesia disibukkan dengan tetek bengek administratif yang kurang substansial, yang sama-sama menimbulkan birokrasi berkos tinggi bermanfaat rendah (high-cost low-benefit bureaucracy).
Isomorfisma dan substansi mekanisma akuntabilitas public. adalah sebuah penyakit yang menurun dan menular.

Kos dan manfaat akuntabilitas public. Manfaat: dilihat dari daya saing Indonesia. Kos, dilihat dari biaya audit/evaluasi. Opportunity cost dilihat dari kemampuan agen public dalam memberikan perubahan di bidangnya dan kepuasan konsumen (konsumen sempit: intervened consumer, konsumen besar: masyarakat umum).

Dysfunctional behaviour: takut pada audit, takut akan risiko, budgetary slack, uncertainty in accountability forum.

Akuntabilitas adalah tujuan utama akuntansi publik. Kita memerangi korupsi dengan berbagai upaya yang menimbulkan kos yang tinggi, namun manfaat yang kita terima tidak sebanding dengan kos yang dikeluarkan. Yang lebih parah lagi, selain adanya kecenderungan masyarakat kita tidak menikmati akuntabilitas yang kita usahakan, langkah-langkah revitalisasi akuntabilitas public tidak bisa menyelamatkan pemerintah dari penurunan reputasi yang begitu buruknya sampai muncul anekdot-anekdot “isih penak jamanku to?”. Namun, kita harus menyadari bahwa kita sedang makan buah simalakama: apabila kita melakukan banyak audit tidak banyak perubahan yang terjadi, namun jika kita tidak melakukan audit kondisi keuangan pemerintah akan jauh lebih buruk. Kita seperti orang yang hampir dehidrasi karena lari di tempat tanpa tujuan yang dituju, namun tanpa melakukan hal itu kita akan menjadi couch potato yang dapat mempercepat kematian kita melalui beberapa penyakit seperti atherosklerosis, diabetes mellitus, dan jantung coroner. Akuntabilitas quo vadis? Jawabannya adalah memperkuat pemahaman dan pengetahuan kita mengenai akuntabilitas.
Riset tentang Akuntabilitas Publik

Basis pengetahuan kita mengenai akuntabilitas perlu diperkuat. Bukan hanya mengenai akuntabilitas, namun semua konsep terkait akuntansi, manajemen, dan administrasi publik (AMAP) juga harus diklarifikasi. Lemahnya landasan teoritik dan pondasi pengetahuan mengenai AMAP menyebabkan kebingungan dalam kajian kebijakan reformasi AMAP, sehingga peraturan tentang reformasi birokrasi yang menggunakan isu AMAP cenderung penuh dengan jargon kosong dan praktik reformasi birokrasi pun dipenuhi dengan beragam ritual yang substansinya tidak dipahami oleh pelakunya dan formalitas yang dibenci oleh masyarakat yang kini telah alergi dengan istilah “birokrasi” (bahkan persepsi masyarakat mengenai kata “birokrasi” pun bisa menjadi topik riset yang menarik).

Definisi dari transparansi, akuntabilitas, tata kelola, pertanggungjawaban, evaluasi, audit, dan beberapa istilah lain dalam konteks AMAP perlu diformulasikan dengan lebih matang. Filosofi dari masing-masing terminologi perlu ditekankan sehingga substansi dari masing-masing konsep dapat dimengerti (Verstehen) baik oleh teoris dan praktisi. Dengan matangnya pengertian kita mengenai konsep-konsep AMAP tersebut, kita dapat memahami hubungan antar konsep yang secara sistematis dapat diintegrasikan ke dalam sebuah teori melalui riset interdisipliner dan interparadigma terhadap fenomena nyata dalam praktik AMAP di Indonesia.
Klarifikasi pemahaman kita mengenai konsep-konsep tersebut sangat mendesak mengingat perkembangan pemahaman publik terhadap beberapa terminologi AMAP semakin kontekstual dan mengembang. Contoh dari konsep AMAP yang definisinya semakin kontekstual dan mengembang adalah istilah “akuntabilitas” (Mulgan, 2000; Sinclair, 1995; Peters, 2005; Steccolini, 2004; Smyth, 2008), yang lebih parahnya lagi cenderung dijadikan hanya sebagai simbol dari tata kelola yang baik (Dubnick, 2002; Dubnick, 2003; Dubnick & Justice, 2004; Bovens, 2010). Konsep “audit” dalam konteks publik juga mengalami pengembangan, atau malah “ledakan” (Scott & Orlikowski, 2012; Power, 2000). Hanya saja, pengembangan definisi audit memiliki dampak yang lebih kentara sebagaimana seorang pejabat publik lebih takut terhadap “audit kinerja” daripada “evaluasi kinerja” meskipun secara substansi (atau bahkan secara formal juga) kedua prosedur tersebut adalah sama.

Konsep-konsep AMAP seperti audit dan akuntabilitas seharusnya dipandang sebagai konsep interdisipliner. Riset mengenai AMAP tidak bisa dilaksanakan secara terpisah-pisah begitu saja. Sebagai contoh, akuntabilitas bisa saja dipandang sebagai sebuah fenomena sosial politik dalam sebuah administrasi publik, namun aspek pengukuran akuntabilitas dan hubungannya dengan kepatuhan, kinerja keuangan, dan value for money sangat terkait dengan disiplin akuntansi dan ekonomika publik. Keterukuran akuntabilitas
Selain itu, akuntabilitas adalah sebuah fenomena antroposentris, sehingga pengaruh akuntabilitas dan variasi penerapan mekanisma akuntabilitas terhadap perilaku individu maupun kelompok sangat terkait penting untuk dikaji. Pengaruh aspek perilaku kelompok dalam fenomena akuntabilitas berkaitan dengan disiplin ilmu sosiologi dan psikologi sosial, sedangkan keterlibatan aspek perilaku individu dalam fenomena akuntabilitas terkait dengan ilmu ekonomika keperilakuan, akuntansi keperilakuan, psikologi, bahkan neurologi dan neuroekonomika. Misalnya, bagaimana perilaku seseorang dalam menjalani negosiasi tujuan, ukuran kinerja, target kinerja, anggaran kinerja, dan insentif kinerja dapat dijelaskan secara mendalam dengan disiplin-disiplin tersebut: termasuk bagaimana kognisi, emosi, dan proses neurologis mempengaruhi perilaku, cara komunikasi verbal dan nonverbal, dan cara mengambil keputusan subjek. Akuntabilitas juga merupakan suatu fenomena yang berinteraksi dengan budaya, sehingga antropologi pun juga bisa menjadi salah satu disiplin yang relevan.

Pengukuran Kinerja Instansi Publik: Apa yang Perlu Diketahui Sebelum Diterapkan
Isu kepatuhan saja
Reviu van Thiel dan de Bruijn